Tingkat kepuasan rakyat terhadap pejabat publik akhir-akhir ini melorot ke titik nadir. Sebagai bentuk protes terhadap pejabat yang flamboyan ditunjukkan dengan aksi demonstrasi besar-besaran sejak tanggal 25-28 Agustus 2025. Tuntutan para pendemo ialah menolak kenaikan tunjangan anggota DPR RI yang dinilai tidak masuk akal. Ketidakpuasan ini muncul lantaran angka kemiskinan meningkat dan lapangan kerja sulit.
Alih-alih setelah penetapan kenaikan tunjangan tersebut menyulut amarah rakyat sipil dan mereka berbondong-bondong turun ke jalan untuk menuntut keadilan. Kenaikan pajak tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang diciptakan oleh negara justru ketika rakyat kesulitan untuk mencari nafkah, pejabat negara berjoget ria di gedung parlemen seolah merayakan tunjangan demi tunjangan yang terus meningkat.
Yang bikin miris adalah dalam demonstrasi tanggal 28 Agustus, mobil polisi melindas seorang Ojek Online hingga meninggal dunia dan membuat emosi para pendemo semakin tersulut. Mereka menuntut agar para pejabat mendengarkan aspirasi rakyat dan membasmi para pejabat "Mokondo" yang kini menguasai gedung parlemen . Para pendemo ingin agar negara ini kembali berlaku adil dan jujur di dalam pelaksanaan sistem demokrasi Indonesia.
Pejabat Mokondo di Negeri "Tabola Bale"
Indonesia di usia 80 tahun menjadi sorotan publik lantaran kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tidak memihak kepada rakyat kecil. Yang terjadi justru sebaliknya para pejabat yang menikmati keuntungannya. Situasi ini telah menciptakan para pejabat bermental "Mokondo" di mana hanya ingin mendapat untung dengan gaji dan aneka tunjangan tetapi tidak mau berkorban untuk kepentingan masyarakat banyak.
Mayoritas pejabat kini bermental Mokondo di mana lebih suka bersenang-senang daripada ikut merasakan penderitaan rakyat kecil yang sulit mendapatkan pekerjaan layak. Mentalitas Mokondo adalah penyakit baru di dalam alam demokrasi Indonesia. Siapa sangka para pejabat setelah mendapat jabatan lupa untuk bekerja demi kesejahteraan rakyat kecil. Pejabat Mokondo adalah musuh negara dan harus dibasmi.
Pejabat Parlente nan Flamboyan
Di tengah kesulitan rakyat mencari nafkah sejumlah pejabat hidup dalam kemewahan dan gaya parlente yang dipenuhi oleh pesona flamboyan. Saking senangnya dengan tunjangan mereka berjoget ria di gedung parlemen dengan seluruh jiwa dan raga. Negara ini sedang tidak baik-baik saja. Pejabat-pejabatnya hidup di atas kemewahan dan rakyat kecil terus hidup dalam kemiskinan. Oh di mana hati nurani ini.
Gaya parlente dan flamboyan adalah penjajahan gaya baru di tengah kesulitan rakyat. Maka melihat situasi ini, proses perekrutan anggota DPR harus diubah dan dirombak agar kita benar-benar mendapatkan wakil rakyat yang benar-benar mewakili rakyat. Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi sehingga rakyat berhak agar wakilnya dipilih bukan melalui politik uang tetapi dengan pelayanan dan kerendahan hati.
Jika perekrut dan pemilihan pejabat negara diubah maka kita akan menghindar dari para pejabat bermental Mokondo dan berjiwa flamboyan serta bergaya parlente. Indonesia membutuhkan pejabat yang merakyat bukan benalu yang menumpang untuk hidup dan membuat yang lain mati. Pemilih pejabat publik masih empat tahun lalu dan mari belajar untuk menilai figur yang tepat sehingga tidak ada "Pejabat Mokondo" di parlemen.
Puruk Cahu, 29 Agustus 2025✍️
0 Comments